Pengganti saya sebagai Menpera adalah Siswono Yudhohusodo dan Akbar Tanjung. Setelah itu berubah kebijakan. Kebijakan perumahamn rakyat pun sepertinya tersendat. Namun ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Menteri Perumahan Rakyat dalam kabinetnya dalam periode I dan II, saya senang. Namun saya agak kurang puas karena ternyata program perumahan rakyat tidak sepenuhnya sesuai harapan. Saya beranggapan, seorang
Menpera harus mendapat dukungan penuh dari menteri-menteri lainnya seperti Mendagri, Menkeu, Menko Ekuin atau Menko Perekonomian.
BTN sampai sekarang masih memberi KPR. Tapi seharusnya tetap memperhatikan masyarakat berpenghasilan rendah.
Bagaimana pendapat Pak Cosmas soal kebutuhan rumah di kota-kota besar?
Saya berpendapat, persoalan perumahan rakyat dapat dipecahkan antara lain dengan rumah sewa. Di kota-kota besar, kebutuhan rumah sewa sangat besar akibat arus urbanisasi, seperti yang pernah terungkap dalam seminar internasional di Bangkok.
Rumah sewa di Jakarta dapat disamakan dengan rumah kos-kosan. Dan rumah kos dapat memecahkan masalah perumahan di kota besar. Rumah kos selalu dicari jika lokasinya dekat dengan pusat pertumbuhan ekonomi seperti pusat perbelanjaan, perkantoran, pabrik, juga kampus dan pusat pendidikan.
Kos-kosan di Tangerang yang dihuni pekerja pabrik, umumnya dimiliki warga setempat, jawara dan tokoh masyarakat. Sehingga jika ada persoalan, pengelola pabrik menghubungi tokoh masyarakat setempat.
Di Depok, banyak rumah yang dijadikan kos-kosan untuk mahasiswa. Demikian juga di sekitar mal dan perkantoran.
Pola rumah kos bisa mengatasi masalah perumahan. Jadi pasangan muda, mahasiswa, bisa tinggal di rumah kos atau rumah sewa. Setelah kemampuan ekonomi meningkat, baru mereka membeli rumah.
Ini perlu kebijakan pemerintah pusat dan daerah, dan juga kebijakan perbankan yang memberi kredit membangun rumah kos.
Masalah backlog adalah penyakit sejak dulu. Backlog terkait dengan jumlah penduduk. Makin bertambah jumlah penduduk, backlog pasti bertambah.
Apa saran Pak Cosmas untuk pemerintahan sekarang agar masalah perumahan rakyat dapat ditangani dengan baik?
Di masa depan, kebijakan pembiayaan perumahan harus sinkron. Perumnas, REI, perbankan dilibatkan. Dana semua ini dari APBN. Kementerian harus berkoordinasi dengan DPR sebagai penentu anggaran.
Yang perlu dilakukan adalah urban renewal, peremajaan kota. Itu harus dilakukan di Jakarta. Kalau kita jalan dari Senen hingga St Carolus, di belakang jalan itu banyak permukiman padat. Mengapa misalnya tidak diremajakan saja dan dijadikan hunian rumah susun 4 lantai? Ini bisa menjawab masalah kelangkaan tanah di kota besar.
Jadi konsepnya, 1 hektar permukiman padat dan kumuh, bisa menampung 4 hektar permukiman serupa lainnya. Kita bangun kampung bersusun. Artinya, perilaku dan tradisi masyarakat kampung tidak hilang, di mana mereka biasanya sangat solider satu sama lain. Antara rusun satu dengan lainnya bisa saling terhubung. Jika ini dapat diwujudkan, wajah kota akan lebih indah. Sehingga akan banyak ruang terbuka hijau dapat tersedia.
Dari mana pembiayaannya? Bisa dari tiga sumber, pemerintah kota, pemerintah pusat, dan pengemban. Jika semua pihak jujur, rakyat pasti mau. Jadi masyarakat seikitar harus menempati rusun itu lebih dahulu. Dan ini harus dilakukan dengan jujur. Jadi perlu kebijakan pemerintah daerah yang mantab dan kuat.
Keuntungan lainnya, jika kita membangun hunian vertikal, masyarakat tidak kebanjiran. Lahan parkir pun tersedia lebih banyak.
Menurut saya, Gubernur DKI Jakarta harus mengampanyekan peremajaan kota ini. Pemprov DKI menikmati dampaknya karena Pajak Bumi dan Bangunan akan naik, Pendapatan Asli Daerah pun ikut naik.
Mengapa rumah murah untuk rakyat berpenghasilan rendah sulit direalisasikan?
Pemerintah harus punya komitmen mendukung rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ini porsi pemerintah dan tugas pemerintah. Filosofi bernegara adalah di mana rakyat tidak mampu, di sanalah pemerintah harus turun tangan membantu.
Masalahnya, seberapa jauh birokrat, walikota, bupati, gubernur menghayati filosofi bernegara ini? Mereka harus menjabarkan ini ke berbagai kebijakan pemerintah. Rakyat yang tidak mampu membeli rumah, harus dibantu. Buka kesempatan semua. Perizinan harus lancar.
Jadi ada komitmen moral para birokrat dengan pola melayani. Gaya pengabdian, gaya bekerjanya, harus menolong rakyat. Kalau menangani sesuati, harus dengan sepenuh hati. Program harus berjalan baik karena kita ada di sini untuk masyarakat.
Apa tugas Pak Cosmas sebagai Komisaris Independen sejumlah perusahaan pengembang properti di Indonesia?
Tugas saya sebagai komisaris adalah mengawasi jalannya perusahaan sesuai kebijakan pemegang saham, sesuai business plan, sehingga menjadi good coprporate. Dan ini dijalankan dengan profesionalisme, keterbukaan, dan akuntabilitas. Saya memberi ide-ide ke arah baru. Istilahnya, memberi second opinion.
